OPINI — Bencana alam adalah ujian paling nyata bagi sebuah pemerintahan. Dalam situasi normal, pemerintah dapat berbicara tentang pembangunan, investasi, program kerja, anggaran, dan berbagai target politik. Namun ketika gempa mengguncang, rumah warga rusak, aktivitas ekonomi terganggu, dan masyarakat harus mengungsi, seluruh jargon pemerintahan akhirnya diuji oleh satu pertanyaan sederhana: seberapa cepat negara hadir ketika rakyat membutuhkan?
Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 telah meninggalkan kerusakan dan penderitaan di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Di tengah kondisi tersebut, solidaritas dari berbagai daerah mulai berdatangan. Sejumlah pemerintah daerah dari luar NTT disebut memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Kehadiran para kepala daerah dari luar NTT kemudian melahirkan perbandingan di tengah masyarakat mengenai bagaimana seharusnya seorang pemimpin hadir dalam situasi bencana.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau KDM, misalnya, menjadi sorotan karena selain datang membawa bantuan, ia disebut menyempatkan diri singgah di sebuah warung sederhana dan menikmati nasi kuning yang harganya sekitar Rp5.000-Rp6.000. Gubernur Nusa Tenggara Barat juga datang membawa bantuan bagi masyarakat terdampak gempa.
Bagi sebagian orang, makan nasi kuning di warung sederhana mungkin hanya sebuah peristiwa kecil. Namun dalam perspektif politik, tindakan sederhana seorang pejabat dapat memiliki pesan yang jauh lebih kuat daripada pidato panjang di atas podium.
Pemimpin yang bersedia duduk di warung rakyat sedang menunjukkan bahwa jabatan tidak harus menciptakan jarak dengan masyarakat. Ia melihat langsung kehidupan warga, mendengar percakapan mereka, dan merasakan bagaimana masyarakat biasa menjalani kehidupan sehari-hari.
Di tengah bencana, hal-hal sederhana seperti itu justru menjadi simbol penting tentang kehadiran seorang pemimpin.
Di sisi lain, muncul kritik terhadap Pemerintah Provinsi NTT terkait aktivitas rapat dan koordinasi pejabat di tengah situasi bencana. Salah satu yang menjadi sorotan adalah informasi mengenai rapat pejabat di gedung berpendingin udara di Labuan Bajo.
Tentu saja, rapat bukan sesuatu yang salah.
Pemerintah membutuhkan koordinasi. Penanganan bencana juga membutuhkan perencanaan dan administrasi. Tidak mungkin seluruh persoalan ditangani tanpa rapat.
Namun persoalannya bukan terletak pada ada atau tidaknya rapat.
Persoalannya adalah seberapa jauh rapat tersebut menghasilkan tindakan yang dirasakan langsung oleh korban bencana.
Sebab warga yang rumahnya roboh tidak membutuhkan notulen rapat. Mereka membutuhkan tempat berlindung.
Warga yang kesulitan mendapatkan makanan tidak membutuhkan paparan panjang mengenai mekanisme birokrasi. Mereka membutuhkan pangan.
Masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan tidak membutuhkan angka-angka di atas kertas. Mereka membutuhkan bantuan yang benar-benar sampai ke tangan.
Karena itu, rapat harus menghasilkan keputusan yang cepat, terukur, dan dapat dilihat hasilnya di lapangan.
Jika tidak, pemerintah akan terlihat sangat sibuk secara administratif, tetapi terasa jauh dari penderitaan masyarakat.
Salah satu persoalan yang paling mengundang pertanyaan adalah informasi mengenai arahan agar korban gempa dapat mengambil kebutuhan di warung-warung dengan cara berutang, dengan pembayaran nantinya ditanggung oleh pemerintah provinsi.
Jika informasi tersebut benar disampaikan dan diterapkan, maka kebijakan itu layak dipertanyakan secara serius.
Bukan karena pemerintah tidak boleh bekerja sama dengan pemilik warung. Bukan pula karena mekanisme utang sama sekali asing bagi masyarakat Flores.
Sebaliknya, masyarakat Flores telah lama mengenal tradisi berutang di warung. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara pemilik warung dan pelanggan sering dibangun atas dasar kepercayaan. Warga dapat mengambil kebutuhan terlebih dahulu dan membayarnya ketika sudah memiliki uang.
Namun konteks bencana berbeda.
Dalam situasi normal, utang di warung mungkin hanya menjadi bagian dari mekanisme ekonomi masyarakat.
Dalam situasi bencana, ketika rumah warga rusak, pekerjaan terganggu, penghasilan hilang, dan kebutuhan meningkat secara drastis, utang dapat berubah menjadi beban baru.
Apalagi jika jumlahnya mencapai ratusan ribu rupiah untuk setiap orang.
Bayangkan sebuah warung kecil dengan modal terbatas harus melayani puluhan korban bencana. Jika satu orang memiliki utang Rp100 ribu dan terdapat 50 orang yang mengambil kebutuhan, maka piutang warung sudah mencapai Rp5 juta.
Jika jumlahnya 100 orang, nilainya menjadi Rp10 juta.
Bagi sebuah warung kecil di kampung, Rp10 juta bukan angka sederhana. Itu bisa merupakan seluruh modal usaha.
Maka muncul pertanyaan yang sangat mendasar: siapa yang menjamin pemilik warung tidak kehilangan modal apabila pembayaran pemerintah terlambat?
Bagaimana jika pembayaran baru dilakukan berminggu-minggu kemudian?
Bagaimana pemilik warung membeli kembali stok barang?
Bagaimana membayar pemasok?
Bagaimana mempertahankan usaha?
Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan membantu korban justru memindahkan beban bencana kepada pedagang kecil.
Pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan memindahkan beban dari satu kelompok masyarakat kepada kelompok lainnya.
Jika korban tidak memiliki uang, pemerintah harus menyediakan mekanisme bantuan yang jelas.
Jika pemerintah menggunakan warung sebagai tempat pemenuhan kebutuhan warga, maka pemilik warung juga harus mendapatkan kepastian pembayaran.
Harus ada pendataan.
Harus ada batas nilai transaksi.
Harus ada bukti pembelian.
Harus ada mekanisme verifikasi.
Harus ada batas waktu pembayaran.
Dan harus ada pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi persoalan.
Tanpa mekanisme yang jelas, kebijakan utang di warung dapat berubah menjadi bom waktu.
Korban berutang.
Warung kehilangan modal.
Pemasok menunggu pembayaran.
Pemerintah masih menyelesaikan administrasi.
Pada akhirnya, rakyat kecil kembali menjadi pihak yang menanggung risiko.
Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan bantuan yang masuk ke Flores.
Sejumlah pemerintah daerah dari luar NTT disebut telah memberikan bantuan untuk korban gempa. Bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas antardaerah terhadap masyarakat Flores yang sedang mengalami musibah.
Karena itu, pertanyaan publik sebenarnya sangat sederhana:
Jika bantuan sudah datang, mengapa korban masih harus berutang untuk memenuhi kebutuhan dasar?
Jika bantuan belum mencukupi, pemerintah harus mengatakan secara terbuka bahwa bantuan memang belum mencukupi.
Jika bantuan masih dalam perjalanan, sampaikan kepada masyarakat.
Jika distribusi terkendala akses geografis, jelaskan persoalannya.
Jika data penerima belum lengkap, buka informasinya.
Masyarakat pada dasarnya dapat memahami keterbatasan pemerintah. Yang sulit diterima adalah ketika masyarakat melihat adanya bantuan, sementara kebutuhan dasar di lapangan masih belum terpenuhi.
Di sinilah transparansi menjadi sangat penting.
Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa bantuan bernilai miliaran rupiah.
Publik berhak mengetahui bagaimana bantuan itu digunakan dan didistribusikan.
Berapa nilai bantuan yang masuk?
Dari pemerintah atau lembaga mana?
Berapa yang sudah disalurkan?
Ke wilayah mana?
Berapa keluarga penerimanya?
Apa saja jenis bantuannya?
Dan berapa bantuan yang masih tersedia?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Itu merupakan bagian dari kontrol publik dalam negara demokrasi.
Kritik masyarakat juga muncul terkait bantuan sembako yang disebut bernilai sekitar Rp50 ribu untuk setiap keluarga.
Jika angka tersebut sesuai dengan paket bantuan yang diterima warga, pemerintah tentu perlu memberikan penjelasan mengenai komposisi dan dasar penetapan nilai bantuan tersebut.
Paket sembako Rp50 ribu tetap memiliki manfaat. Dalam situasi bencana, satu kilogram beras pun berarti bagi keluarga yang sedang kesulitan.
Namun persoalannya adalah kebutuhan korban tidak berhenti pada sembako.
Keluarga yang rumahnya rusak membutuhkan tempat tinggal sementara.
Mereka membutuhkan terpal.
Mereka membutuhkan perlengkapan tidur.
Mereka membutuhkan air bersih.
Mereka membutuhkan makanan.
Mereka membutuhkan layanan kesehatan.
Mereka membutuhkan pakaian dan kebutuhan keluarga.
Dan bagi mereka yang kehilangan sumber penghasilan, diperlukan dukungan agar dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
Karena itu, keberhasilan penanganan bencana tidak boleh hanya diukur dari berapa paket sembako yang dibagikan.
Ukuran sebenarnya adalah apakah korban dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman, layak, dan bermartabat.
Dalam komunikasi pemerintahan, angka bantuan memang penting.
Pemerintah dapat menyebut nilai bantuan miliaran rupiah, jumlah ton beras, jumlah paket sembako, maupun jumlah penerima.
Namun angka-angka tersebut baru memiliki arti bagi masyarakat ketika manfaatnya benar-benar sampai.
Rakyat tidak makan angka miliaran. Rakyat makan beras.
Rakyat tidak tidur di atas laporan distribusi. Mereka tidur di bawah tenda.
Rakyat tidak membangun rumah dari konferensi pers. Mereka membutuhkan material bangunan.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa besar angka yang diumumkan, melainkan seberapa besar kebutuhan masyarakat yang berhasil dipenuhi.
Kritik juga mengarah kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
Sebagai daerah yang ikut merasakan dampak gempa, masyarakat tentu berharap kepala daerah hadir langsung di tengah warga.
Datang ke kampung-kampung terdampak.
Melihat rumah yang rusak.
Mendengar keluhan masyarakat.
Mengunjungi tempat pengungsian.
Memastikan bantuan sampai kepada warga yang membutuhkan.
Dan yang paling penting, memberikan rasa aman bahwa pemerintah tidak meninggalkan masyarakat dalam situasi sulit.
Jika kemudian muncul keluhan bahwa kepala daerah tidak terlihat menyapa masyarakat terdampak secara langsung, pemerintah tentu harus menjawabnya.
Begitu pula dengan sindiran bahwa bupati lebih sibuk mempersiapkan jas dan dasi ketika masyarakat sedang menghadapi bencana.
Memakai jas dan dasi bukan sebuah kesalahan. Kepala daerah tentu memiliki agenda resmi dan kewajiban protokoler.
Namun dalam situasi bencana, publik berhak mempertanyakan skala prioritas seorang pemimpin.
Ketika rumah warga roboh, apa yang harus menjadi prioritas?
Ketika warga tidur di tenda, apa yang harus didahulukan?
Ketika masyarakat kekurangan makanan, siapa yang harus datang?
Ketika warga takut menghadapi gempa susulan, siapa yang seharusnya berada di tengah mereka?
Pertanyaan tersebut bukan persoalan pakaian.
Ini persoalan kepemimpinan.
Bencana membutuhkan kepemimpinan yang hadir secara nyata.
Masyarakat ingin melihat pejabatnya berjalan di jalan yang sama dengan mereka.
Masyarakat ingin melihat pemimpinnya masuk ke kampung-kampung.
Masyarakat ingin keluhannya didengar secara langsung.
Kehadiran pemimpin di tengah bencana juga memiliki nilai psikologis yang besar.
Kadang-kadang masyarakat tidak langsung menuntut solusi yang sempurna.
Mereka hanya ingin mendengar pemerintah mengatakan, “Kami ada di sini. Kami tidak meninggalkan kalian.”
Namun kalimat tersebut harus diikuti tindakan.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan janji yang berulang-ulang.
Mereka membutuhkan bukti.
Inilah ironi politik yang patut menjadi bahan evaluasi.
Ketika gubernur dari luar daerah datang ke Flores, membawa bantuan, duduk di warung sederhana, dan berinteraksi dengan masyarakat, sementara masyarakat masih mempertanyakan kehadiran pemimpinnya sendiri, maka perbandingan akan muncul dengan sendirinya.
Tidak perlu diarahkan.
Tidak perlu dibuat.
Rakyat sendiri yang menilai.
Dan pemerintah tidak seharusnya marah ketika rakyat membandingkan.
Dalam demokrasi, rakyat berhak menilai kinerja pemimpinnya.
Jabatan memberikan kewenangan.
Anggaran memberikan kemampuan.
Protokol memberikan penghormatan.
Namun kepercayaan hanya lahir dari tindakan.
Bantuan bencana juga tidak boleh berubah menjadi panggung pencitraan politik.
Kepala daerah yang datang membawa bantuan tentu patut diapresiasi sebagai bentuk solidaritas.
Namun bantuan tersebut bukan milik pribadi seorang pejabat.
Bantuan adalah wujud solidaritas kemanusiaan.
Karena itu, yang paling penting bukan siapa yang paling banyak difoto ketika menyerahkan bantuan, melainkan apakah bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Begitu pula pemerintah penerima.
Bantuan dari luar daerah tidak boleh diperlakukan sebagai prestasi pribadi pejabat.
Bantuan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Distribusinya harus jelas.
Penerimanya harus tepat.
Dan seluruh prosesnya harus dapat diawasi publik.
Bencana seharusnya menjadi ruang kemanusiaan, bukan arena pertarungan citra politik.
Jika pemerintah yakin seluruh bantuan telah dikelola dengan benar, maka tidak ada alasan untuk takut membuka data.
Publikasikan jumlah bantuan.
Publikasikan sumber bantuan.
Publikasikan distribusi.
Publikasikan wilayah penerima.
Publikasikan jumlah keluarga penerima.
Dan apabila benar ada mekanisme pengambilan kebutuhan melalui utang di warung, pemerintah juga perlu menjelaskan mekanisme pembayaran dan pertanggungjawabannya.
Transparansi justru akan melindungi pemerintah dari tuduhan.
Semakin terbuka pemerintah, semakin kecil ruang bagi kecurigaan.
Sebaliknya, semakin tertutup informasi, semakin besar ruang bagi spekulasi.
Dan dalam situasi bencana, spekulasi dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan.
Politik memiliki satu hukum sederhana: ketika keadaan baik, hampir semua orang dapat terlihat sebagai pemimpin.
Tetapi ketika bencana datang, hanya tindakan yang mampu berbicara.
Ketika rakyat lapar, siapa yang membawa makanan?
Ketika warga kedinginan, siapa yang membawa terpal?
Ketika rumah roboh, siapa yang datang?
Ketika akses jalan terputus, siapa yang mencari jalan alternatif?
Ketika warga menangis, siapa yang duduk dan mendengarkan?
Di situlah politik diuji.
Bukan melalui baliho.
Bukan melalui slogan.
Bukan melalui pidato.
Bukan melalui jas dan dasi.
Bukan pula melalui rapat di ruangan berpendingin udara.
Melainkan melalui keberanian seorang pemimpin untuk berada di tengah rakyat ketika keadaan sedang paling sulit.
Gempa Flores bukan hanya mengguncang tanah.
Bencana ini juga menguji kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menguji kesiapan birokrasi.
Ia menguji sistem distribusi bantuan.
Ia menguji transparansi anggaran.
Dan yang paling penting, ia menguji keberpihakan pemimpin kepada rakyat.
Jika bantuan dari luar daerah mampu datang, maka pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa solidaritas tersebut benar-benar diteruskan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Jika gubernur dari daerah lain mampu duduk di warung sederhana bersama rakyat, maka pemimpin di NTT seharusnya tidak merasa terlalu tinggi untuk turun ke tengah masyarakat.
Jika korban membutuhkan makanan, jangan menjadikan utang sebagai satu-satunya jalan keluar tanpa mekanisme yang jelas.
Jika pedagang kecil dilibatkan untuk menopang kebutuhan korban, jangan biarkan modal mereka berubah menjadi piutang tanpa kepastian pembayaran.
Jika bantuan bernilai besar masuk, jangan berhenti pada pengumuman angka.
Tunjukkan penyalurannya. Tunjukkan penerimanya. Tunjukkan hasilnya.
Dan jika pemerintah Manggarai Timur memang bekerja keras, biarkan masyarakat melihat kerja itu di lapangan.
Sebab rakyat tidak membutuhkan penjelasan bahwa pemerintah sedang sibuk.
Rakyat ingin tahu kesibukan itu menghasilkan apa.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa banyak rapat yang dilakukan seorang pejabat.
Sejarah juga tidak akan mengukur kepemimpinan dari berapa kali jas dan dasi berganti.
Sejarah tidak akan menilai seorang pemimpin dari berapa lama ia berada di ruangan berpendingin udara.
Yang akan diingat masyarakat jauh lebih sederhana:
Ketika rakyat Flores kehilangan rumah, ketika warga mengungsi, ketika pedagang kecil terancam kehilangan modal, dan ketika masyarakat membutuhkan makanan serta perlindungan siapa yang benar-benar hadir bersama mereka?
Itulah pertanyaan yang sedang diajukan rakyat.
Dan pemerintah, suka atau tidak suka, harus menjawabnya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kerja nyata.
