MAKASSAR – Aliansi Cipayung Plus Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (20/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap sejumlah persoalan nasional dan daerah yang dinilai masih menjadi beban masyarakat.
Aksi yang dimulai pukul 16.00 Wita itu melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, yakni PMKRI, PMII, GMNI, GMKI, LMND, IMM, IMM Makassar Timur, serta KAMMI.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti kondisi ekonomi nasional, khususnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang disebut mengalami tekanan hingga berada pada kisaran Rp17.900–Rp18.000 per dolar AS.
Cipayung Plus Kota Makassar menilai pelemahan rupiah bukan hanya persoalan pasar, tetapi menjadi indikator adanya tekanan terhadap fondasi ekonomi nasional. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap masyarakat, mulai dari kenaikan harga BBM, pangan, bahan baku industri, biaya pendidikan dan kesehatan, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja.
Massa aksi menyebut tekanan ekonomi tersebut dipengaruhi berbagai faktor global dan domestik, seperti ketegangan geopolitik, penguatan dolar AS, keluarnya modal asing, serta tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ketua PMII Cabang Makassar sekaligus Jenderal Lapangan aksi, Hariandi, mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan lebih fokus pada penyelesaian persoalan fundamental yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujar Hariandi.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebijakan yang dibuat mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi.
Sementara Ketua PMKRI Cabang Makassar, Michael Angelo Tandiayuk, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi rakyat.
“Aksi ini merupakan bentuk sikap moral mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan rakyat. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat,” katanya.
Ketua GMNI Cabang Makassar, Royntus A. Abu, dalam orasinya menyoroti persoalan tata kelola dan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN). Ia meminta agar program pemerintah terkait pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan efektif dan transparan.
“Kami menyoroti berbagai persoalan terkait tata kelola dan kinerja Badan Gizi Nasional yang harus menunjukkan efektivitas serta transparansi dalam menjalankan program strategis pemerintah,” ungkap Royntus.
Ketua GMKI Cabang Makassar, Febri Tiring, menegaskan aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap lembaga negara.
“Badan Gizi Nasional dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar rakyat terkait ketahanan dan kualitas gizi. Namun apabila dalam praktiknya muncul persoalan tata kelola dan minim transparansi, maka evaluasi terhadap pimpinan BGN adalah langkah yang wajar dilakukan,” tegasnya.
Ketua EK LMND Makassar, Nur Alif, dalam orasinya menyampaikan bahwa lembaga negara yang menangani persoalan masyarakat harus mendapat pengawasan publik yang kuat. Ia juga meminta evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
“Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Negara harus membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berdaulat,” ujarnya.
Selain persoalan ekonomi dan gizi, massa juga menyoroti sektor pendidikan. Ketua IMM Cabang Makassar, Firman Karim, mengatakan masih banyak persoalan pendidikan yang belum terselesaikan.
“Di berbagai daerah masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sarana belajar, hingga mahalnya biaya pendidikan yang menjadi beban keluarga,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk memperkuat kualitas pendidikan masyarakat.
Ketua IMM Cabang Makassar Timur, Raihan Renanda H, menyampaikan pentingnya reformasi kelembagaan aparat negara agar kembali menjalankan fungsi utama sebagai pelindung masyarakat.
“Reformasi kelembagaan, penguatan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama,” ucapnya.
Sementara Ketua PD KAMMI Makassar, Muhammad Ilham, menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang masih dihadapi masyarakat.
“Sampai hari ini masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari tingginya angka pengangguran, maraknya PHK di berbagai sektor, hingga sulitnya lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai kompetensinya,” ujar Ilham. (MN)
Komentar