MAKASSAR– Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Makassar menggelar aksi unjuk rasa di kawasan pertigaan Jalan Hertasning–Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Selasa (21/7/2026).
Aksi tersebut diwarnai penyampaian sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, hingga isu demokrasi dan keterlibatan aparat militer dalam jabatan sipil.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Gulingkan Prabowo-Gibran, Pukul Balik Rezim Militeristik”. Selain itu, mereka juga menyuarakan tuntutan agar pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, menjaga stabilitas pasokan bahan bakar minyak (BBM), serta mengembalikan TNI pada fungsi pertahanan sesuai tugas pokoknya.
Jenderal Lapangan aksi, Varin Smaun, mengatakan demonstrasi merupakan bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
“Aksi ini merupakan bentuk protes kami terhadap kebijakan pemerintah yang menurut kami tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi rakyat,” ujar Varin Smaun di sela-sela aksi.
Menurut Varin, dua program yang menjadi sorotan massa adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ia menilai kedua program tersebut belum memberikan manfaat yang dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Program MBG dan KDMP adalah kebijakan yang menurut kami belum menyentuh seluruh masyarakat kecil. Bahkan kami menilai pelaksanaannya telah menimbulkan persoalan, termasuk adanya kasus keracunan yang menjadi perhatian publik,” katanya.
Selain mengkritisi kedua program tersebut, massa aksi juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain. Mereka meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, mewujudkan upah layak secara nasional, mengevaluasi bahkan menghapus Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, mendorong nasionalisasi aset-aset vital yang dinilai strategis, menjaga stabilitas pasokan BBM, serta menghadirkan pendidikan gratis dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Varin berpendapat, sejumlah program prioritas pemerintah berdampak terhadap alokasi anggaran di sektor lain yang dianggap sama pentingnya.
“Kami menilai kebijakan MBG dan KDMP telah berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan guru. Karena itu kami meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut secara menyeluruh,” ujarnya.
Dalam orasinya, massa juga menyoroti keterlibatan anggota TNI dan Polri dalam jabatan sipil serta pembangunan markas komando teritorial.
Menurut mereka, perlu ada pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan keamanan dengan jabatan sipil agar prinsip negara demokrasi dan supremasi hukum tetap terjaga.
“Kami berpandangan bahwa keterlibatan tentara dan polisi dalam jabatan sipil berpotensi mengurangi prinsip negara hukum dan demokrasi karena institusi tersebut bekerja dengan sistem komando dan hierarki yang berbeda dengan tata kelola pemerintahan sipil,” kata Varin.
Ia juga mengaitkan pandangan tersebut dengan pengalaman sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Menurutnya, pelibatan militer dalam berbagai sektor pemerintahan pada masa itu menjadi salah satu pelajaran penting yang perlu diperhatikan dalam kehidupan demokrasi saat ini.
“Sejarah telah membuktikan bagaimana pada masa Orde Baru militer memiliki peran yang sangat besar dalam jabatan sipil. Kami tidak ingin praktik seperti itu kembali terjadi sehingga kami meminta pemerintah tetap menjaga prinsip supremasi sipil,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Varin menegaskan bahwa seruan “Gulingkan Prabowo-Gibran, Pukul Balik Rezim Militeristik” merupakan sikap politik organisasinya yang lahir dari akumulasi berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Gulingkan Prabowo-Gibran, Pukul Balik Rezim Militeristik adalah akumulasi dari keseluruhan tuntutan yang kami sampaikan hari ini,” tutup Varin. (es)
