MANGGARAI TIMUR — Di tengah proses pemulihan pascabencana, Rumah Jabatan (Rujab) 3 Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), berubah menjadi salah satu titik penting pergerakan bantuan. Ribuan paket bantuan yang datang dari berbagai penjuru kini terkonsentrasi di posko utama sebelum dikirim ke masyarakat yang membutuhkan.
Hingga Kamis, 3 September 2026, tercatat 5.231 paket bantuan telah terkumpul di Posko Utama Rujab 3 Manggarai Timur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 302 paket telah didistribusikan ke sejumlah posko dan wilayah yang membutuhkan.
Bantuan itu datang dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, TNI-Polri, BUMN, lembaga sosial, organisasi kemanusiaan hingga sejumlah perusahaan dan lembaga lainnya.
Distribusi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Sejumlah bantuan telah dikirim ke Posko Lapangan Ronting, Posko Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), RSP Watu Nggong, Desa Golo Wuas, serta Desa Golo Paleng, Kecamatan Lamba Leda.
Posko Utama Rujab 3 tidak hanya menjadi tempat penampungan bantuan. Di lokasi ini, arus bantuan yang datang didata dan kemudian diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
Khusus Posko Lapangan Ronting, hingga Kamis belum terdapat bantuan yang masuk secara langsung. Karena itu, kebutuhan masyarakat di posko tersebut akan dipenuhi melalui distribusi dari Posko Utama Rujab 3.
Pola distribusi tersebut menjadi langkah penting agar bantuan tidak berhenti di satu titik, tetapi dapat bergerak menuju masyarakat yang berada di lokasi terdampak.
Berdasarkan data Posko Utama Rujab 3 Manggarai Timur, bantuan yang telah terkumpul berasal dari sejumlah lembaga, di antaranya BNPB, Polda Metro Jaya, Perum Jasa Tirta II, Airex Surfei, Bina Konstruksi Abadi, Telkom, Kodam, Lanud Aceh, Laz Rumah Yatim, Peruri, Baznas DKI, Kementerian Perhubungan, PT Antam, GBI Kerinduanku, PT Karya Murni Baratama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Mabes TNI, Hutama Karya, Bank Indonesia, serta PMI.
Keberadaan posko utama menjadi bagian dari upaya pengendalian distribusi agar bantuan yang telah masuk dapat disalurkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Di tengah distribusi bantuan logistik, penanganan sektor pendidikan juga menjadi perhatian dalam masa pemulihan pascabencana.
Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebanyak 26 satuan pendidikan telah menjalani verifikasi faktual.
Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan kunjungan ke Manggarai Timur untuk memverifikasi kondisi 219 sekolah.
Verifikasi tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi satuan pendidikan setelah terdampak bencana. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan penanganan dan pemulihan sektor pendidikan.
Persoalan pendidikan tidak hanya menyangkut kondisi bangunan sekolah, tetapi juga keberlanjutan proses belajar mengajar bagi para siswa.
Dalam perpanjangan masa tanggap darurat periode kedua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manggarai Timur diminta memastikan kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan di dalam gedung sekolah yang terdampak atau belum dinyatakan aman.
Sebagai alternatif, proses pembelajaran diarahkan berlangsung secara daring (online) selama kondisi belum memungkinkan kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasa.
Setelah masa tersebut, kegiatan belajar mengajar direncanakan kembali berjalan secara normal mulai 13 September 2026. Namun, pembelajaran tetap diwajibkan berlangsung di luar gedung sekolah yang belum dinyatakan aman.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga dua hal sekaligus: memastikan hak anak untuk tetap memperoleh pendidikan dan melindungi keselamatan siswa maupun tenaga pendidik selama proses pemulihan pascabencana masih berlangsung.
Di satu sisi, ribuan paket bantuan terus bergerak dari Posko Utama Rujab 3 menuju titik-titik yang membutuhkan. Di sisi lain, pemerintah masih harus memastikan sekolah-sekolah terdampak dapat kembali menjadi ruang belajar yang aman.
Proses pemulihan pun belum selesai. Bantuan yang telah terkumpul menjadi salah satu penopang kebutuhan masyarakat, sementara verifikasi sekolah menjadi langkah awal untuk memastikan aktivitas pendidikan dapat kembali berjalan dengan aman dan berkelanjutan. (Inong)
