MANGGARAI TIMUR — Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur diminta bergerak cepat merealisasikan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga yang rumahnya terdampak gempa bumi Flores.
BNPB menargetkan warga segera memperoleh tempat tinggal yang lebih layak agar tidak terus bertahan di tenda pengungsian.
Permintaan tersebut disampaikan Deputi III Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen Budi Irawan, saat mengunjungi Kabupaten Manggarai Timur, Sabtu (12/9/2026).
Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mempercepat proses pembangunan Huntara, mulai dari pendataan hingga pelaksanaan di lapangan.
Budi mengatakan, BNPB telah melakukan penanganan dan peninjauan di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi Flores, termasuk Ende, Maumere, Pulau Palue, Nagekeo, Ngada, Manggarai, dan Manggarai Timur.
“Kehadiran kami saat ini tentu dalam rangka percepatan pembangunan Huntara yang dimulai dari tahap pendataan, uji publik, kemudian ketetapan Bupati, baru Huntara ini dibuat,” jelas Budi.
Menurutnya, pembangunan Huntara harus segera dilakukan karena masih ada masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian. Kondisi tersebut dinilai tidak ideal apabila berlangsung terlalu lama, terutama dari sisi kesehatan dan kemanusiaan.
“Karena ini bersifat stimulan, kita langsung eksekusi agar warga yang terdampak bencana gempa bumi bisa segera menempati Huntara yang rencananya mulai dikirim minggu depan,” ujarnya.
Budi menegaskan, warga terdampak tidak seharusnya terlalu lama menjalani kehidupan di tenda pengungsian.
“Kalau masyarakat lama-lama tinggal di tenda pengungsian sudah bukan manusiawi dan tidak sehat,” tegasnya.
Khusus untuk Manggarai Timur, Budi meminta pemerintah daerah tidak menunda tahapan pembangunan. BNPB juga akan mengirimkan tim dari Jakarta untuk membantu pelaksanaan pembangunan Huntara di wilayah tersebut.
“Saya datang untuk menyampaikan kepada Bupati dan jajarannya supaya Huntara ini segera dibangun di Manggarai Timur. Nanti akan datang langsung tim dari Jakarta untuk membuat Huntara ini,” katanya.
BNPB menyiapkan dua model Huntara bagi masyarakat terdampak. Model pertama berupa bangunan yang dikerjakan secara manual oleh vendor di lokasi. Model kedua berupa Huntara siap pasang yang didatangkan dari luar negeri.
“Kalau Huntara ini sudah sampai tidak membutuhkan waktu lama. Kita bisa langsung pasang. Tetap ada kelebihan dan kekurangan,” jelas Budi.
Ia menerangkan, Huntara siap pasang memiliki keunggulan dalam kecepatan pemasangan. Namun, pengadaannya membutuhkan waktu karena harus melalui proses pemesanan.
“Barang ini harus kita pesan ke Cina dulu dan totalnya ada 300 paket. Jadi sambil menunggu, tetap kita bangun manual Huntaranya,” ungkapnya.
Budi menargetkan pengadaan Huntara siap pasang tersebut dapat dipercepat dan tiba di Manggarai Timur pada akhir Oktober 2026.
Untuk Huntara yang dibangun secara manual, BNPB menetapkan ukuran 4 x 6 meter dengan anggaran sekitar Rp34 juta per unit. Bangunan tersebut akan dilengkapi kamar mandi dan WC sebagai fasilitas dasar bagi warga terdampak.
Selain pembangunan tempat tinggal sementara, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan perlengkapan bagi warga yang menempati Huntara. Bantuan itu meliputi kasur, kompor, dan perlengkapan memasak.
BNPB juga menyiapkan skema Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, tetapi memilih tinggal sementara bersama keluarga atau tetangga.
“Kalau ada warga terdampak yang rumahnya rusak parah, tidak mau dibangun Huntara dan mau tinggal bersama tetangga atau keluarga dulu, ada Dana Tunggu Hunian,” jelas Budi.
Besaran bantuan DTH tersebut sekitar Rp600 ribu per bulan. Apabila diberikan selama satu tahun, total bantuan yang diterima mencapai sekitar Rp7,2 juta.
Sementara bagi warga yang memilih menempati Huntara dan tidak mampu membangunnya secara mandiri, Budi meminta masyarakat menunggu pembangunan yang dilakukan BNPB.
“Nah, kalau warga tidak mau bangun sendiri Huntara, boleh menunggu BNPB yang bangun karena nanti dari segi kualitasnya sangat bagus,” katanya.
Bupati Manggarai Timur Andreas Agas memastikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mendukung penuh langkah BNPB dalam mempercepat pembangunan Huntara bagi masyarakat terdampak gempa.
Andreas menyebut, percepatan pembangunan hunian sementara merupakan kebutuhan mendesak karena berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan warga yang rumahnya mengalami kerusakan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah bersama pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan mempercepat pendataan calon penerima Huntara. Data tersebut harus melalui proses verifikasi dan validasi agar bantuan tepat sasaran.
“Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tentu mendukung penuh percepatan pembangunan Huntara ini. Yang paling penting adalah masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak dan aman,” tegas Andreas.
Ia juga mengimbau masyarakat terdampak memberikan informasi yang benar kepada petugas serta mengikuti seluruh tahapan pendataan yang dilakukan pemerintah.
Menurut Andreas, sinergi antara BNPB, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan Huntara.
“Ini merupakan kerja bersama. Pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan BNPB dan seluruh pihak terkait agar prosesnya tidak berlarut-larut dan masyarakat dapat segera menempati hunian yang layak,” lanjutnya.
Ia berharap koordinasi tersebut dapat mempercepat penanganan warga terdampak gempa bumi, khususnya mereka yang masih membutuhkan tempat tinggal sementara.(Inong)
