GOWA — Di tengah berbagai dinamika yang belakangan menyelimuti pemerintahan Kabupaten Gowa, aktivitas Bupati Gowa, Dr. Hj. Husniah Talenrang, terus menjadi perhatian publik. Di saat tekanan politik dan berbagai persoalan berkembang, roda pemerintahan dinilai tidak boleh berhenti, demikian pula pelayanan publik kepada masyarakat.
Dukungan terhadap keberlangsungan kerja pemerintahan itu datang dari Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Gowa, Nurdin Khaliq Sadewa. Ia menilai, di tengah situasi yang tidak selalu mudah, Bupati Husniah Talenrang tetap menunjukkan komitmennya menjalankan tugas sebagai kepala daerah.
Menurut Khaliq, berbagai kegiatan pemerintahan yang tetap berjalan menjadi penanda bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Mulai dari pelaksanaan kegiatan kenegaraan, kunjungan ke sejumlah instansi pemerintah daerah, hingga inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan untuk melihat langsung kondisi pelayanan dan kedisiplinan aparatur.
Sidak ke sejumlah instansi, termasuk Damkar dan BKPSDM Kabupaten Gowa, menurutnya bukan sekadar agenda seremonial. Kehadiran langsung seorang kepala daerah di tengah aparatur menjadi bagian dari upaya memastikan birokrasi tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
“Di tengah berbagai dinamika yang terjadi, saya melihat Ibu Bupati tetap menjalankan tugasnya. Mulai dari kegiatan pemerintahan, kunjungan ke masyarakat hingga melakukan pengawasan langsung terhadap instansi. Ini menunjukkan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” ujar Nurdin Khaliq Sadewa, Selasa 8 September 2026.
Bagi Khaliq, keberlangsungan pelayanan publik menjadi hal yang tidak bisa ditawar, terlebih ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah dalam berbagai sektor kehidupan.
Ia juga menyoroti perhatian Bupati Gowa terhadap persoalan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sistem administrasi di sejumlah instansi. Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah sistem absensi yang dinilai masih perlu terus dibenahi dan disesuaikan dengan perkembangan sistem kerja modern.
Menurutnya, kedisiplinan ASN bukan hanya soal datang dan pulang tepat waktu. Lebih jauh dari itu, kedisiplinan merupakan bagian dari tanggung jawab birokrasi dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kami melihat perhatian Ibu Bupati terhadap kedisiplinan ASN, sistem kerja, hingga dorongan untuk melakukan inovasi di setiap instansi merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” jelasnya.
Dalam pandangan Khaliq, birokrasi yang sehat harus mampu berdiri di atas profesionalisme. Perbedaan pandangan politik, sentimen pribadi, maupun persoalan suka dan tidak suka terhadap seorang pimpinan tidak boleh terbawa ke dalam ruang pelayanan publik.
Masyarakat, kata dia, tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat dinamika yang terjadi di internal pemerintahan.
“Kalau ada perbedaan pandangan atau sentimen pribadi, itu tidak boleh mengganggu pelayanan. ASN harus tetap profesional dan bekerja untuk kepentingan pemerintah daerah serta masyarakat Kabupaten Gowa,” tegasnya.
Ia menambahkan, ASN memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga netralitas dan profesionalisme. Kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok, kepentingan politik maupun ego sektoral.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari bagaimana seorang pemimpin menjalankan programnya, tetapi juga dari kemampuan seluruh perangkat birokrasi menjaga pelayanan tetap berjalan di tengah berbagai dinamika.
Terkait sejumlah persoalan yang saat ini berkembang, Khaliq menegaskan bahwa setiap proses harus dihormati dan diselesaikan melalui mekanisme serta aturan yang berlaku.
Namun demikian, proses yang berjalan tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
“Kami tidak berada pada posisi untuk menghakimi proses yang sedang berjalan. Semua harus diselesaikan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Tetapi pemerintahan tidak boleh berhenti, ASN harus tetap netral, dan pelayanan kepada masyarakat harus terus berjalan,” katanya.
Sebagai Ketua DPC GMNI Gowa, Khaliq menegaskan bahwa dukungan yang diberikan bukan semata-mata ditujukan kepada figur personal, melainkan terhadap keberlanjutan kerja pemerintahan, profesionalisme birokrasi, netralitas ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia berharap seluruh elemen pemerintahan dapat tetap bekerja sesuai fungsi masing-masing dan tidak membiarkan dinamika yang berkembang mengganggu kepentingan masyarakat.
“Per hari ini, saya Nurdin Khaliq Sadewa selaku Ketua DPC GMNI Gowa mendukung Ibu Bupati Dr. Hj. Husniah Talenrang untuk terus bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya. Dukungan kami adalah untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, birokrasi yang profesional, ASN yang netral, dan pelayanan publik yang benar-benar berpihak kepada rakyat Kabupaten Gowa,” pungkasnya.(even)
