GOWA — Dinamika politik dan pemerintahan di Kabupaten Gowa terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Di tengah kritik, pengawasan, serta proses demokrasi yang berjalan, muncul pula seruan agar seluruh pihak tetap menjaga etika politik dan tidak kehilangan nilai-nilai kemanusiaan.
Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DPC GMNI Gowa, Desi Rafitah, menilai setiap dinamika politik harus tetap ditempatkan dalam koridor demokrasi, hukum, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Menurutnya, kritik dan pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dan penggunaan hak konstitusional yang harus dihormati. Namun, proses tersebut, kata dia, tidak seharusnya berubah menjadi ruang untuk menghakimi atau mempermalukan seseorang secara berlebihan di hadapan publik.
“Bupati Gowa adalah seorang perempuan sekaligus kepala daerah. Kritik dan pengawasan tentu bagian dari demokrasi, tetapi jangan sampai proses yang berjalan kemudian menghilangkan nilai kemanusiaan dan terkesan mempermalukan seorang perempuan di ruang publik,” tegas Desi saat dikonfirmasi, Rabu 9 September 2026.
Dalam perspektif Kesarinahan, lanjut Desi, perempuan tidak boleh ditempatkan sebagai objek politik yang dengan mudah menjadi sasaran penghakiman. Perempuan, menurutnya, memiliki martabat, kehormatan, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk ketika berada dalam pusaran dinamika kekuasaan.
“Apakah karena beliau seorang perempuan, lalu dengan mudah dapat dipermalukan di ruang publik? Membela martabat perempuan bukan berarti membela kesalahan. Jika ada persoalan, biarkan mekanisme hukum dan kelembagaan berjalan sesuai prosedur,” ujarnya.
Desi menegaskan bahwa penghormatan terhadap perempuan dan penegakan aturan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Kritik tetap dapat disampaikan dengan tegas, pengawasan tetap dapat dijalankan secara maksimal, dan proses hukum tetap dapat berjalan tanpa harus menghilangkan etika serta rasa kemanusiaan.
Di tengah situasi politik yang berkembang, ia mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak membiarkan perbedaan kepentingan berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.
Menurutnya, masyarakat Gowa membutuhkan stabilitas pemerintahan agar pelayanan publik dan agenda pembangunan tetap berjalan dengan baik. Karena itu, sembari menunggu keputusan final dari proses yang sedang berlangsung, seluruh pihak diharapkan dapat kembali menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Gowa membutuhkan pemerintahan yang harmonis dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Sembari menunggu keputusan final, mari kembali bersinergi, menjaga stabilitas pemerintahan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Gowa. Politik tidak boleh membuat kita kehilangan kemanusiaan,” tutup Desi Rafitah. (even)








