MAKASSAR — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM, sulitnya warga memperoleh LPG 3 kilogram, hingga pemadaman listrik bergilir mulai menjadi persoalan serius yang membebani masyarakat Kota Makassar.
Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan dasar yang seharusnya mudah diakses justru semakin sulit diperoleh dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga.
Situasi multi krisis tersebut mendapat sorotan dari Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD). Organisasi tersebut menilai pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia dan distribusinya berjalan secara normal.
Ketua KP-GRD, Jimi Saputra, mengatakan kondisi sulitnya masyarakat mengakses kebutuhan dasar merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Kondisi krisis BBM, air bersih, listrik, dan gas 3 kg di Kota Makassar ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini bentuk kegagalan pemerintah yang telah lama melakukan pembiaran terhadap pihak-pihak tertentu yang diduga memainkan peran untuk menimbun,” ujar Jimi kepada media ini , Kamis malam (10/09/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai gangguan biasa karena menyangkut kebutuhan yang digunakan masyarakat setiap hari.
“Ini adalah kegagalan struktural negara tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), gas LPG 3kg, air bersih, dan pemadaman listrik berdampak langsung pada aktivitas masyarakat sehari-hari,” tambahnya.
Jimi menegaskan, kelangkaan BBM memberikan dampak besar terhadap kelompok masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas mobilitas dan pengantaran. Mereka antara lain pekerja, nelayan, pengemudi ojek online, angkutan umum, hingga sopir mobil ekspedisi dan kendaraan antar daerah.
Menurut dia, antrean panjang di sejumlah titik pengisian BBM membuat masyarakat kehilangan waktu produktif yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan mencari penghasilan.
“Hari ini masyarakat kecil yang pendapatannya bergantung pada berbasis pengantaran menghabiskan waktu lebih banyak di antrian panjang mengisi BBM,” katanya.
Secara kelembagaan, GRD juga menduga terdapat kepentingan tertentu di balik kondisi tersebut. Jimi bahkan mengaitkan situasi kelangkaan BBM dengan dugaan adanya kepentingan modal yang mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik.
“GRD menilai ini ada upaya dari kepentingan modal yang berkolaborasi dengan kekuasaan hari ini untuk memaksa masyarakat beralih ke kendaraan listrik,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, KP-GRD mendesak Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta pemerintah pusat segera mengambil langkah untuk menstabilkan kembali pasokan dan distribusi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemda Kota Makassar, Pemprov Sulsel dan pemerintah pusat jangan berdiam diri melihat persoalan yang menyentuh langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. Segera lakukan upaya untuk memastikan distribusi kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tutup Jimi. (even)
