Pengurus Baru KP-GRD Resmi Dilantik, Organisasi Tegaskan Arah Konsolidasi Gerakan 

Kamis, 1 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana pelantikan pengurus baru Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD)

Suasana pelantikan pengurus baru Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD)

MAKASSAR—Di tengah sorotan terhadap kondisi demokrasi dan ruang gerak masyarakat, Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik (KP-GRD) kembali menyusun barisan organisasi. Jajaran pengurus baru periode 2026-2028 resmi dilantik pada Rabu (30/9/2026), dengan membawa tema “Membangun Kekuatan Kolektif Serta Mengorganisir Perlawanan.”

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Kongres IV KP-GRD yang telah dilaksanakan pada Agustus 2026. Bagi organisasi, momentum itu tidak hanya menjadi pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi ruang untuk menegaskan kembali arah perjuangan dan strategi gerakan.

Ketua Komite Pusat GRD, Donyson Laumaney, mengatakan tema yang diusung dalam pelantikan tersebut merupakan penegasan kepada seluruh kader agar tetap menjadikan prinsip organisasi sebagai pijakan dalam menjalankan perjuangan.

Menurut Donyson, pelantikan pengurus baru tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Ia menekankan pentingnya pembahasan mengenai strategi dan taktik perjuangan yang dinilai relevan dengan kondisi sosial-politik saat ini.

“Bukan agenda seremonial belaka. Kita bahas substansi bagaimana merancang strategi, taktik perjuangan yang sifatnya substantif, yaitu melawan suatu sistem tatanan negara yang cenderung menghegemoni masyarakat secara humanis ala kapitalisme,” jelas Donyson saat dikonfirmasi Hariancerdas.com, Kamis 01 Oktober 2026.

Ia menilai kondisi Indonesia saat ini masih berada dalam pengaruh sistem kapitalisme yang, menurut pandangannya, membuat masyarakat menghadapi bentuk demokrasi yang tidak sepenuhnya memberikan ruang bagi kepentingan rakyat.

Donyson juga menyampaikan pandangannya bahwa kondisi tersebut berdampak terhadap kemerdekaan masyarakat dalam menentukan arah kehidupan sosial dan politiknya.

“Di bawah sistem kapitalisme ini, kemerdekaan rakyat perlahan direnggut,” ujarnya.

Karena itu, ia mengajak jajaran pengurus yang baru dilantik untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus membangun kesadaran di tengah masyarakat yang mereka kategorikan sebagai kelompok tertindas.

“Saya mengajak kawan-kawan yang dilantik hari ini untuk terus membangun kekuatan kolektif, mengorganisir perlawanan dengan pencangkokan kesadaran terhadap klas massa yang tertindas, yaitu klas proletariat,” paparnya.

Lebih lanjut, Donyson menilai sejumlah kebijakan dan aturan yang dikeluarkan negara saat ini semakin mencerminkan kecenderungan liberalisasi.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi organisasi dan jajaran pengurus baru dalam menjalankan agenda perjuangan.

Ia mengatakan pengurus baru harus mampu mengambil peran dalam membangun gerakan yang lebih terorganisir serta meningkatkan konsolidasi di berbagai lapisan masyarakat.

“Hal ini menjadi tantangan bagi pengurus baru untuk bisa menjadi garda terdepan dalam membangkitkan eskalasi gerakan yang dimulai oleh Gerakan Revolusi Demokratik,” pungkasnya.

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah nama juga ditetapkan untuk mengisi posisi inti dalam struktur kepengurusan KP-GRD periode 2026-2028.

Varin Smaun dipercaya mengisi posisi Sekretaris Jenderal Komite Pusat GRD, sementara posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Isha Ahing. (Eventus)

 

Berita Terkait

Menanti Hujan di Kalimantan Tengah, Pemerintah Andalkan Modifikasi Cuaca untuk Bantu Pemadama
Warga Busang Keluhkan Dugaan Tambang Ilegal, Sumber Air PDAM Jadi Kekhawatiran
Polusi PM2.5 Meningkat, BPBD Makassar Minta Warga Waspadai Dampak Kesehatan
Peternakan Babi di Permukiman Makassar Ditertibkan Usai Keluhan Warga
Karhutla Sumatra dan Kalimantan Belum Tuntas, Pemerintah Kerahkan 60 Ribu Personel
Jalan Strategis Tanpa Jembatan, Warga Manggarai Timur Masih Berjuang Seberangi Sungai
Karhutla Kalteng Tembus 17 Ribu Hektare, Candaan Agustiar Sabran Jadi Sorotan
Jangan Bicara 2029, Mahasiswa Desak Pemerintah Prioritaskan Korban Gempa Flores

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 12:26 WIB

Menanti Hujan di Kalimantan Tengah, Pemerintah Andalkan Modifikasi Cuaca untuk Bantu Pemadama

Selasa, 13 Oktober 2026 - 11:05 WIB

Warga Busang Keluhkan Dugaan Tambang Ilegal, Sumber Air PDAM Jadi Kekhawatiran

Selasa, 13 Oktober 2026 - 09:09 WIB

Polusi PM2.5 Meningkat, BPBD Makassar Minta Warga Waspadai Dampak Kesehatan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 08:35 WIB

Peternakan Babi di Permukiman Makassar Ditertibkan Usai Keluhan Warga

Senin, 12 Oktober 2026 - 20:41 WIB

Karhutla Sumatra dan Kalimantan Belum Tuntas, Pemerintah Kerahkan 60 Ribu Personel

Berita Terbaru