MAKASSAR—Gempa telah meruntuhkan rumah warga Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, bagi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Flores–Makassar, penderitaan belum berakhir ketika guncangan berhenti. Mereka mempertanyakan nasib para penyintas yang justru dilaporkan meninggal dunia di tenda pengungsian.
Pertanyaan itu kembali menggema dalam demonstrasi jilid II di pertigaan Jalan Alauddin–AP Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/10/2026). Massa membentangkan spanduk bertuliskan, “Presiden, Gubernur NTT, Bupati Gagal Tangani Gempa Flores, NTT.”
Jenderal lapangan aksi, Jimi Saputra, menyebut laporan 108 orang meninggal di pengungsian dari total 142 korban meninggal dunia sebagai persoalan serius yang harus dijelaskan pemerintah.
“Dari 142 korban meninggal, 108 mati di pengungsian. Mereka selamat dari gempa, tapi tidak selamat dari negara. Mereka mati kedinginan, kelaparan, dan kekurangan obat di tenda. Ini kejahatan kemanusiaan karena kelalaian,” ujar Jimi dalam orasinya.
Bagi Jimi, angka tersebut bukan sekadar deretan statistik. Di baliknya ada persoalan perlindungan terhadap warga yang kehilangan tempat tinggal dan bergantung pada bantuan untuk bertahan hidup setelah bencana.
Ia menilai tempat pengungsian semestinya menjadi ruang perlindungan, bukan lokasi ketika keselamatan penyintas kembali dipertaruhkan. Karena itu, ia mendesak pemerintah mengevaluasi penanganan korban secara menyeluruh.
“Ketika warga selamat dari gempa tapi mati di pengungsian karena kedinginan, kelaparan, dan tanpa obat, maka negara telah melanggar hak hidup itu,” katanya, merujuk pada jaminan hak hidup dalam Pasal 28A UUD 1945.
Jimi juga menyayangkan kondisi masyarakat yang, menurutnya, masih harus berjuang mendapatkan perhatian pemerintah. Ia menegaskan, kehadiran negara seharusnya dirasakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, bukan sekadar pernyataan.
“Seharusnya hari ini kita tidak mengemis-ngemis terhadap negara. Tetapi memang itu yang terasa dari negara,” ujarnya.
Kritik tersebut turut diarahkan pada prioritas pemerintah di tengah kondisi Flores yang dinilai belum pulih. Aliansi meminta agenda seremonial dan pembicaraan politik tidak menggeser kebutuhan mendesak para korban.
“Stop dulu bahas 2029! Stop dulu bahas koalisi dan elit! Rakyat Flores meninggal di pengungsian 108 orang. Negara harus hadir sekarang, bukan 2029,” tegas Jimi.
Desakan mahasiswa itu menguat di tengah sorotan terhadap temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai penanganan pengungsi di sejumlah wilayah Manggarai dan Manggarai Barat.
Dalam pembahasan bersama BNPB, Pemerintah Provinsi NTT, serta pemerintah kabupaten setempat, sejumlah persoalan dilaporkan menjadi perhatian, mulai dari tempat pengungsian yang tidak layak, pembangunan hunian sementara yang belum tuntas, hingga keterbatasan air bersih serta layanan pendidikan dan kesehatan.
Di Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, lebih dari 100 pengungsi disebut masih tinggal di tenda mandiri yang kondisinya tidak layak. Sekolah darurat yang belum memadai dan sulitnya akses air bersih juga menjadi persoalan.
Berangkat dari situasi tersebut, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Flores–Makassar menyampaikan empat tuntutan: evaluasi total penanganan gempa Flores, pertanggungjawaban atas laporan 108 korban meninggal di pengungsian, pemenuhan hak-hak korban, serta transparansi anggaran bantuan.
Jimi menegaskan, pemulihan Flores tidak boleh berhenti pada janji.
“Pemerintah harus ubah paradigma. Ini bukan bencana biasa. Ini butuh status darurat kemanusiaan dan perhatian serius. Semua anggaran, semua personel, semua alat harus tetap standby di Flores,” pungkasnya. (Red)
