108 Korban Disebut Meninggal di Tenda Pengungsian, Mahasiswa NTT Desak Pertanggungjawaban Negara

Senin, 5 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan mahasiswa dan pemuda Flores menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin

Puluhan mahasiswa dan pemuda Flores menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin

MAKASSAR—Front Mahasiswa NTT Makassar mendesak pemerintah segera memenuhi hak-hak korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur serta mengevaluasi anggaran bantuan bencana. Tuntutan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar.

Jenderal Lapangan Front Mahasiswa NTT Makassar, Jimi Saputra, mengatakan kondisi Nusa Tenggara Timur hingga kini belum pulih sehingga masyarakat masih membutuhkan bantuan negara. Ia menilai negara harus hadir memastikan masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak setelah bencana.

“Seharusnya, karena memang sampai hari ini Nusa Tenggara Timur belum pulih, seharusnya Nusa Tenggara Timur masih membutuhkan bantuan dari negara. Seharusnya, hari ini kita tidak mengemis-ngemis terhadap negara, tetapi memang itu yang terasa dari negara,” ujar Jimi Saputra kepada Hariancerdas.com, Senin (5/10/2026).

Menurut Jimi, kehadiran negara harus diwujudkan melalui penyelesaian persoalan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat NTT. Ia juga menyinggung prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menurutnya harus dirasakan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

“Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara ini hadir untuk mengembangkan kemudian bisa memastikan setiap hidup-hidup, setiap manusia-manusia harus berada di posisi baik-baik saja,” katanya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, mendesak percepatan penanganan bencana Nusa Tenggara Timur. Kedua, meminta pertanggungjawaban negara atas meninggalnya 108 orang yang disebut meninggal di tenda-tenda pengungsian.

Ketiga, mendesak pemerintah segera memenuhi hak-hak korban gempa bumi. Keempat, meminta evaluasi anggaran bantuan bencana Nusa Tenggara Timur.

“Yang pertama adalah mendesak percepatan penanganan bencana Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, meminta pertanggungjawaban dari negara atas meninggalnya 108 orang yang meninggal di tenda-tenda pengusian. Dan yang ketiga, mendesak pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak korban gempa bumi. Yang keempat, evaluasi anggaran bantuan bencana Nusa Tenggara Timur,” tegas Jimi.

Selain tuntutan tersebut, Jimi menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana gempa bumi di Pulau Flores. Dalam orasinya, ia menyebut Bupati gagal total dalam menangani bencana gempa bumi yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

“Bupati gagal total dalam menangani bencana gempa bumi yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur,” ujar Jimi dalam orasinya.

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dipimpin Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma. Sementara pemerintahan Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jimi mengatakan aksi tersebut menjadi bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah dalam menangani bencana di NTT. Massa juga menyampaikan kartu merah sebagai simbol kritik terhadap pemerintah.

“Dari Kota Makassar, kami memberikan kartu merah untuk pemerintah, kawan-kawan sekalian, sebagai bentuk kekecewaan kami, terhadap pemerintah yang kemudian gagal total menangani bencana gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur,” katanya.

Puluhan mahasiswa mengikuti aksi yang dimulai pukul 15.00 WITA tersebut. Aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat selama aksi berlangsung.

Jimi menyebut aksi di Jalan Sultan Alauddin juga merupakan aksi prakondisi untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kota Makassar. Mahasiswa ingin membawa persoalan masyarakat NTT dan menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat.

“Ini merupakan aksi prakondisi kami untuk menjemput kedatangan Presiden Prabowo,” tutup Jimi. (Eventius)

 

Berita Terkait

Bahlil Sebut Stok BBM Nasional Aman 16–18 Hari, Distribusi di Bali Terkendala
Listrik Batam Bermasalah, Bahlil Ungkap Dugaan Petir hingga Gangguan Kelelawar
Mendagri Terbitkan SK Pemberhentian Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, Darmawangsyah Muin Ditunjuk Jadi Plt ‎
Pengelola Air Terjun Tiwu Pai Minta Legalitas, Potensi Wisata Manggarai Menanti Kepastian ‎
Febrie Adriansyah Ingin Kembali Berantas Korupsi Jika Bebas dari Dakwaan, Singgung Pengabdian 30 Tahun
Menanti Hujan di Kalimantan Tengah, Pemerintah Andalkan Modifikasi Cuaca untuk Bantu Pemadama
Warga Busang Keluhkan Dugaan Tambang Ilegal, Sumber Air PDAM Jadi Kekhawatiran
Polusi PM2.5 Meningkat, BPBD Makassar Minta Warga Waspadai Dampak Kesehatan

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 09:57 WIB

Bahlil Sebut Stok BBM Nasional Aman 16–18 Hari, Distribusi di Bali Terkendala

Kamis, 15 Oktober 2026 - 09:47 WIB

Listrik Batam Bermasalah, Bahlil Ungkap Dugaan Petir hingga Gangguan Kelelawar

Kamis, 15 Oktober 2026 - 09:05 WIB

Mendagri Terbitkan SK Pemberhentian Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, Darmawangsyah Muin Ditunjuk Jadi Plt ‎

Kamis, 15 Oktober 2026 - 02:12 WIB

Pengelola Air Terjun Tiwu Pai Minta Legalitas, Potensi Wisata Manggarai Menanti Kepastian ‎

Rabu, 14 Oktober 2026 - 20:42 WIB

Febrie Adriansyah Ingin Kembali Berantas Korupsi Jika Bebas dari Dakwaan, Singgung Pengabdian 30 Tahun

Berita Terbaru