JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menghadapi ujian. Di tengah harapan menghadirkan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, sejumlah laporan dugaan keracunan justru muncul secara beruntun di berbagai daerah.
Dalam rentang 1 hingga 3 September 2026, dugaan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat hingga Sulawesi Selatan.
MerahPutih.com melaporkan, jumlah penerima manfaat yang mengalami gejala mencapai sekitar 2.000 orang. Mereka terdiri dari siswa, santri, guru dan penerima manfaat lainnya. Keluhan yang muncul antara lain mual, pusing hingga diare.
Salah satu kasus terbaru terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebanyak 260 siswa dan guru SMPN 1 Kabuh dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan MBG.
Kepala Dinas Kesehatan Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, mengatakan keluhan yang dialami korban antara lain diare, mual, muntah dan pusing.
“Jadi kejadiannya mulai dari kemarin, Rabu (2/9/2026). Awalnya orang menganggap diare biasa, tetapi setelah datanya dikumpulkan ternyata jumlahnya banyak,” kata Hexawan, sebagaimana diberitakan TIMES Indonesia.
Kasus tersebut menambah panjang daftar persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
CNBC Indonesia juga melaporkan jumlah korban dalam rangkaian kejadian terbaru telah mencapai lebih dari 1.700 siswa dan guru.
Di Sidoarjo, Jawa Timur, persoalan tersebut bahkan meninggalkan dampak psikologis. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah, mengunjungi santri yang menjadi korban dan menyebut adanya trauma yang dialami sebagian korban. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan psikologis serta edukasi mengenai gizi.
Bagi anak-anak yang setiap hari menerima makanan dari program tersebut, persoalan ini bukan sekadar angka dalam laporan.
Kotak makanan yang semestinya menjadi sumber energi untuk mengikuti pelajaran berubah menjadi sesuatu yang membuat sebagian siswa dan orang tua khawatir.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah merancang program tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Karena itu, keamanan makanan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan program.
Di tengah meluasnya sorotan, pemerintah juga menghadapi pertanyaan mengenai bagaimana pengawasan dilakukan mulai dari pemilihan bahan makanan, proses memasak, penyimpanan hingga makanan tiba di sekolah.
Sebab, ketika makanan dikonsumsi oleh ratusan anak dalam waktu yang hampir bersamaan, kesalahan kecil dalam rantai penyediaan pangan dapat membawa dampak besar.
Sorotan terhadap MBG kini bukan lagi hanya mengenai seberapa banyak makanan yang dapat dibagikan. Perhatian publik semakin bergeser pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah makanan yang dibagikan benar-benar aman dikonsumsi?
Pemerintah dituntut memastikan setiap dapur penyedia makanan menjalankan standar keamanan pangan secara ketat. Evaluasi juga diperlukan setiap kali terjadi dugaan keracunan agar penyebabnya dapat diketahui secara transparan dan tidak sekadar berhenti pada penghentian sementara distribusi.
Di sisi lain, keberlanjutan program tetap membutuhkan pengawasan yang kuat. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang menangani pelaksanaan MBG memiliki tantangan besar untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Hari ini, MBG kembali berada di persimpangan antara ambisi besar meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan kenyataan di lapangan yang masih menghadirkan persoalan keamanan pangan.
Bagi para siswa dan orang tua, harapannya sederhana: makanan yang datang ke sekolah bukan hanya bergizi, tetapi juga aman, layak dan benar-benar membawa manfaat. (even)
