108 Korban Disebut Meninggal di Tenda Pengungsian, Mahasiswa NTT Desak Pertanggungjawaban Negara

Senin, 5 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan mahasiswa dan pemuda Flores menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin

Puluhan mahasiswa dan pemuda Flores menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin

MAKASSAR—Front Mahasiswa NTT Makassar mendesak pemerintah segera memenuhi hak-hak korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur serta mengevaluasi anggaran bantuan bencana. Tuntutan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar.

Jenderal Lapangan Front Mahasiswa NTT Makassar, Jimi Saputra, mengatakan kondisi Nusa Tenggara Timur hingga kini belum pulih sehingga masyarakat masih membutuhkan bantuan negara. Ia menilai negara harus hadir memastikan masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak setelah bencana.

“Seharusnya, karena memang sampai hari ini Nusa Tenggara Timur belum pulih, seharusnya Nusa Tenggara Timur masih membutuhkan bantuan dari negara. Seharusnya, hari ini kita tidak mengemis-ngemis terhadap negara, tetapi memang itu yang terasa dari negara,” ujar Jimi Saputra kepada Hariancerdas.com, Senin (5/10/2026).

Menurut Jimi, kehadiran negara harus diwujudkan melalui penyelesaian persoalan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat NTT. Ia juga menyinggung prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menurutnya harus dirasakan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

“Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara ini hadir untuk mengembangkan kemudian bisa memastikan setiap hidup-hidup, setiap manusia-manusia harus berada di posisi baik-baik saja,” katanya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, mendesak percepatan penanganan bencana Nusa Tenggara Timur. Kedua, meminta pertanggungjawaban negara atas meninggalnya 108 orang yang disebut meninggal di tenda-tenda pengungsian.

Ketiga, mendesak pemerintah segera memenuhi hak-hak korban gempa bumi. Keempat, meminta evaluasi anggaran bantuan bencana Nusa Tenggara Timur.

“Yang pertama adalah mendesak percepatan penanganan bencana Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, meminta pertanggungjawaban dari negara atas meninggalnya 108 orang yang meninggal di tenda-tenda pengusian. Dan yang ketiga, mendesak pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak korban gempa bumi. Yang keempat, evaluasi anggaran bantuan bencana Nusa Tenggara Timur,” tegas Jimi.

Selain tuntutan tersebut, Jimi menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana gempa bumi di Pulau Flores. Dalam orasinya, ia menyebut Bupati gagal total dalam menangani bencana gempa bumi yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

“Bupati gagal total dalam menangani bencana gempa bumi yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur,” ujar Jimi dalam orasinya.

Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dipimpin Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma. Sementara pemerintahan Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jimi mengatakan aksi tersebut menjadi bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah dalam menangani bencana di NTT. Massa juga menyampaikan kartu merah sebagai simbol kritik terhadap pemerintah.

“Dari Kota Makassar, kami memberikan kartu merah untuk pemerintah, kawan-kawan sekalian, sebagai bentuk kekecewaan kami, terhadap pemerintah yang kemudian gagal total menangani bencana gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur,” katanya.

Puluhan mahasiswa mengikuti aksi yang dimulai pukul 15.00 WITA tersebut. Aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat selama aksi berlangsung.

Jimi menyebut aksi di Jalan Sultan Alauddin juga merupakan aksi prakondisi untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kota Makassar. Mahasiswa ingin membawa persoalan masyarakat NTT dan menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat.

“Ini merupakan aksi prakondisi kami untuk menjemput kedatangan Presiden Prabowo,” tutup Jimi. (Eventius)

 

Berita Terkait

Warga Busang Keluhkan Dugaan Tambang Ilegal, Sumber Air PDAM Jadi Kekhawatiran
Polusi PM2.5 Meningkat, BPBD Makassar Minta Warga Waspadai Dampak Kesehatan
Peternakan Babi di Permukiman Makassar Ditertibkan Usai Keluhan Warga
Karhutla Sumatra dan Kalimantan Belum Tuntas, Pemerintah Kerahkan 60 Ribu Personel
Jalan Strategis Tanpa Jembatan, Warga Manggarai Timur Masih Berjuang Seberangi Sungai
Karhutla Kalteng Tembus 17 Ribu Hektare, Candaan Agustiar Sabran Jadi Sorotan
Jangan Bicara 2029, Mahasiswa Desak Pemerintah Prioritaskan Korban Gempa Flores
Perjuangan Excel Belum Usai, Keluarga Berharap Bantuan untuk Pengobatan Lanjutan 

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 11:05 WIB

Warga Busang Keluhkan Dugaan Tambang Ilegal, Sumber Air PDAM Jadi Kekhawatiran

Selasa, 13 Oktober 2026 - 09:09 WIB

Polusi PM2.5 Meningkat, BPBD Makassar Minta Warga Waspadai Dampak Kesehatan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 08:35 WIB

Peternakan Babi di Permukiman Makassar Ditertibkan Usai Keluhan Warga

Senin, 12 Oktober 2026 - 20:41 WIB

Karhutla Sumatra dan Kalimantan Belum Tuntas, Pemerintah Kerahkan 60 Ribu Personel

Senin, 12 Oktober 2026 - 11:14 WIB

Jalan Strategis Tanpa Jembatan, Warga Manggarai Timur Masih Berjuang Seberangi Sungai

Berita Terbaru