MANGGARAI TIMUR — Ketegangan antara Camat Lamba Leda Utara dan petugas BNPB di tengah penyaluran bantuan korban gempa akhirnya mendapat penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
Pemkab menyebut insiden tersebut bukan pertentangan antarlembaga, melainkan persoalan komunikasi dan koordinasi yang belum berjalan optimal dalam situasi tanggap darurat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Winsensius Tala, menyampaikan klarifikasi tersebut dalam konferensi pers, Jumat (21/8/2026).
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak ingin insiden di lapangan berkembang menjadi persepsi bahwa terjadi konflik antara pemerintah daerah dengan unsur penanggulangan bencana.
“Situasi tersebut pada dasarnya merupakan persoalan komunikasi dan koordinasi di lapangan yang belum berjalan secara optimal,” ujar Winsensius dalam konferensi pers tersebut.
Insiden itu sebelumnya mencuat setelah terjadi ketegangan antara Camat Lamba Leda Utara, Agus Supratman, dengan salah satu petugas BNPB pusat terkait distribusi bantuan logistik bagi warga terdampak gempa.
Perbedaan informasi mengenai jumlah bantuan yang tiba di wilayah tersebut disebut menjadi salah satu pemicu ketegangan.
Berdasarkan catatan pihak kecamatan, bantuan yang diterima antara lain 300 tas Paket Inpres, sejumlah selimut, matras, telur, air mineral, tenda keluarga dan hygiene kit. Bantuan tersebut kemudian didistribusikan melalui 11 desa di Kecamatan Lamba Leda Utara.
Ketegangan bahkan berkembang menjadi adu mulut. Dalam perkembangan insiden tersebut, Camat Lamba Leda Utara juga disebut menolak menandatangani berita acara penyerahan bantuan karena terdapat perbedaan antara jumlah barang secara fisik dengan data dalam dokumen administrasi.
Namun, Pemkab Manggarai Timur meminta masyarakat tidak melihat kejadian tersebut sebagai konflik personal ataupun institusional.
“Dalam situasi tanggap darurat seperti sekarang ini, dinamika di lapangan memang sangat cepat berubah. Setiap unsur bekerja dengan tekanan, keterbatasan informasi, serta tuntutan untuk mengambil keputusan secara tepat dan cepat,” kata Winsensius.
Menurutnya, dalam kondisi darurat, perbedaan pemahaman terhadap informasi maupun mekanisme koordinasi sangat mungkin terjadi.
Karena itu, pemerintah daerah memilih mendorong penyelesaian melalui komunikasi langsung daripada memperbesar persoalan.
“Yang lebih penting bukanlah memperbesar persoalan, melainkan segera meneruskan komunikasi, memperkuat koordinasi, dan memastikan seluruh pihak kembali berorientasi pada tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan dan bantuan terbaik kepada masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Winsensius juga menegaskan bahwa Kecamatan Lamba Leda Utara sebagai unsur pemerintah di wilayah mempunyai tanggung jawab dalam pelayanan pemerintahan dan masyarakat.
Di sisi lain, unsur penanggulangan bencana yang hadir di lapangan juga memiliki peran penting dalam penanganan kondisi darurat.
“Karena itu setiap perbedaan yang terjadi hendaknya ditempatkan dalam rangka koordinasi, bukan konflik personal maupun institusional,” ujarnya.
Ia mengatakan Pemkab Manggarai Timur telah mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi secara langsung agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
Pemerintah daerah juga memastikan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap pihak yang bekerja di lapangan memiliki pemahaman yang sama mengenai kebutuhan masyarakat dan mekanisme distribusi bantuan.
“Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak memperkeruh suasana dengan informasi yang belum terverifikasi,” kata Winsensius.
Ia menilai masyarakat terdampak gempa saat ini membutuhkan ketenangan, kepastian dan kerja sama seluruh pihak. Terlebih, penanganan bencana masih berlangsung dan sejumlah wilayah di Manggarai Timur menghadapi tantangan akses serta kebutuhan logistik.
Pada hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meninjau langsung kondisi pengungsi di Kampung Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara. Wapres bahkan menggunakan sepeda motor untuk mencapai lokasi karena kondisi akses jalan yang sulit.
Dalam situasi tersebut, Winsensius menegaskan bahwa seluruh energi pemerintah dan pihak yang terlibat seharusnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Pemerintah hadir bukan untuk mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah. Yang harus kita menangkan adalah kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak menghentikan perbedaan yang muncul akibat dinamika komunikasi di lapangan dan kembali bekerja bersama.
“Kita tidak sedang berhadapan satu sama lain. Kita sedang berdiri di sisi yang sama, di sisi masyarakat,” tegas Winsensius.(es)
