MAKASSAR—Tumpukan beras dengan satu butir telur dan sebungkus mi instan yang disebut sebagai bantuan bagi warga terdampak gempa di Desa Compang Wunis, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, memantik keprihatinan.
Bagi Vino Levi, kader Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa pemulihan pascagempa belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
Vino menilai bantuan untuk korban bencana semestinya tidak hanya dihitung dari jumlah paket yang disalurkan, tetapi juga dari kecukupannya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang masih berada dalam situasi sulit.
Menurutnya, warga terdampak membutuhkan jaminan pangan dan perlindungan yang lebih berkelanjutan.
“Kalau negara sungguh peduli, seharusnya bantuannya tidak sekadar untuk bertahan satu hari. Ini bukan bantuan, ini penghinaan terhadap masyarakat,” ujar Vino kepada Media Hariancerdas.com, Senin (31/8/2026).
Ia mengatakan, masyarakat di sejumlah wilayah Flores masih menghadapi kondisi memprihatinkan. Sebagian warga disebut masih tidur di bawah terpal setelah rumah mereka terdampak bencana.
Dalam keadaan demikian, persoalan makanan menjadi kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Sementara saudara kami di Flores masih tidur di bawah terpal dan belum tahu makan besok dari mana. Pemerintah harus melihat keadaan masyarakat secara langsung, bukan hanya berdasarkan laporan di atas kertas,” katanya.
Vino berharap Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi warga terdampak, khususnya di Desa Compang Wunis.
Ia meminta pemerintah tidak sepenuhnya menggantungkan informasi mengenai kondisi masyarakat kepada laporan pengurus desa.
“Saya berharap kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten, untuk turun langsung ke lapangan. Jangan hanya menggantungkan harapan pada laporan para pengurus desa. Karena kita tidak tahu pasti keadaan masyarakat di sana,” tegasnya.
Menurut Vino, kunjungan langsung kepala daerah ke lokasi terdampak penting untuk mengetahui kebutuhan warga secara nyata. Dengan melihat sendiri kondisi masyarakat, pemerintah dinilai dapat menentukan kebijakan bantuan yang lebih tepat sasaran.
“Sebagai Bupati, wajib turun ke lapangan. Bukan hanya sebatas retorika. Turun untuk melihat sampai di mana perjuangan rakyat. Turun untuk mendengar langsung keresahan masyarakat,” ujar Vino.
Ia menekankan bahwa masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana tidak membutuhkan sekadar pernyataan kepedulian. Mereka membutuhkan kehadiran pemerintah yang dapat dirasakan secara langsung, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan hingga dukungan untuk menjalani masa pemulihan.
“Turun untuk tahu apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan cuma ‘ande agas’ di kantor. Rakyat butuh bukti, bukan janji,” katanya.
Vino juga mengajak pemerintah menjadikan kondisi warga terdampak sebagai bahan evaluasi terhadap mekanisme distribusi bantuan.
Menurutnya, setiap bantuan harus dipastikan diterima masyarakat dalam jumlah yang layak dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat korban bencana justru merasa sendirian menghadapi penderitaan. Negara harus hadir ketika rakyat membutuhkan,” pungkasnya.(es)
