SAMARINDA–Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kembali mencatatkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-10 yang berhasil diraih Kabupaten Kutai Barat secara berturut-turut.
Capaian itu menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Predikat WTP diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan di Auditorium Nusantara Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (25/5/2026), dan diterima langsung oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, capaian kali ini memiliki makna tersendiri. Selain menjadi WTP ke-10 secara berturut-turut, penghargaan tersebut juga merupakan kali kedua diraih pada masa kepemimpinan Bupati Frederick Edwin bersama jajaran pemerintah daerah yang dipimpinnya.
Frederick Edwin mengatakan mempertahankan opini WTP bukanlah pekerjaan yang mudah. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang selama ini berupaya menjaga kualitas laporan keuangan dan tata kelola pemerintahan.
“Ya, ini hasil kerja keras tim perangkat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan,” ujar Frederick Edwin, Senin 1 Juni 2026.
Menurut dia, opini WTP tidak hanya mencerminkan kualitas penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP didukung oleh sinergi yang kuat antarperangkat daerah, koordinasi yang berjalan baik, serta kepatuhan terhadap berbagai regulasi dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh perangkat daerah yang terus menjaga koordinasi dan menjalankan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Frederick menambahkan, komunikasi yang baik antarorganisasi perangkat daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan pemerintah. Dengan koordinasi yang terbangun secara konsisten, berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan serapan anggaran agar berjalan efektif, efisien, serta tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan melalui APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami terus berupaya memastikan seluruh program berjalan sesuai tujuan dan anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara, pimpinan perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempertahankan capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih WTP selama sepuluh kali berturut-turut merupakan hasil kerja bersama yang harus terus dijaga.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang telah bekerja keras dan menjaga komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
