MAKASSAR—Sebuah truk yang biasanya mengangkut barang berubah menjadi panggung aspirasi. Dari atas kendaraan itu, suara mahasiswa dan pemuda asal Flores bergantian menggema di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Mereka datang bukan sekadar membawa poster dan tuntutan, tetapi menyuarakan keresahan tentang kondisi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dinilai masih bergulat dengan dampak bencana gempa.
Puluhan peserta yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Pemuda Flores menyampaikan pandangan secara bergantian. Aparat kepolisian terlihat melakukan pengamanan di sekitar lokasi selama kegiatan berlangsung. Massa menggunakan kendaraan tersebut sebagai mobil komando untuk menyampaikan sejumlah kritik kepada pemerintah.
Grand isu yang dibawa dalam aksi tersebut adalah “Presiden, Gubernur NTT, Bupati Gagal Tangani Gempa Flores”. Dari isu utama itu, massa merumuskan tiga tuntutan, yakni evaluasi total penanganan gempa Flores, meminta pertanggungjawaban atas 108 orang yang disebut meninggal dunia di tenda pengungsian, serta mendesak pemerintah segera memenuhi hak-hak korban gempa. Aksi berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026, mulai sekitar pukul 15.00 WITA.
Bagi peserta demonstrasi, persoalan gempa tidak berakhir ketika guncangan berhenti. Dampaknya masih dirasakan masyarakat melalui kebutuhan tempat tinggal, bantuan dasar, layanan kesehatan, pemulihan ekonomi, serta kepastian kehidupan setelah bencana.
Mereka menilai pemerintah perlu melihat kondisi penyintas secara langsung. Pemulihan, menurut massa, harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada masa tanggap darurat.
Jimi Saputra menjadi orator pertama yang menyampaikan keresahan tersebut. Dalam orasinya, Jimi mengatakan NTT hingga kini belum sepenuhnya pulih sehingga dukungan pemerintah masih sangat dibutuhkan.
“Karena memang sampai hari ini Nusa Tenggara Timur belum pulih. Seharusnya Nusa Tenggara Timur masih membutuhkan bantuan dari negara,” kata Jimi.
Menurutnya, masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana tidak seharusnya berada dalam posisi terus-menerus meminta pertolongan kepada pemerintah. Negara, kata dia, mempunyai kewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga.
“Seharusnya hari ini kita tidak mengemis-ngemis terhadap negara. Tetapi memang itu yang terasa dari negara,” ujarnya.
Jimi kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan amanat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menilai perlindungan negara harus dirasakan masyarakat tanpa membedakan wilayah geografis.
Menurut dia, kawasan timur Indonesia membutuhkan perhatian yang sama dengan daerah lain. Ketika masyarakat mengalami bencana, pemerintah harus hadir memberikan kepastian, perlindungan, dan bantuan yang sesuai kebutuhan.
“Negara ini hadir untuk memastikan setiap manusia berada di posisi baik-baik saja, apalagi di tengah kondisi pascabencana,” tuturnya.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian lebih besar terhadap kondisi masyarakat NTT. Jimi menilai persoalan kemanusiaan di wilayah timur harus mendapatkan penyelesaian yang nyata.
“Kami berharap Presiden Prabowo segera menyelesaikan persoalan kemanusiaan yang ada di wilayah timur,” katanya.
Bagi Jimi, suara mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu. Demonstrasi tersebut disebut sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mengingatkan pemerintah mengenai tanggung jawab terhadap rakyat.
Ia menilai pemulihan harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Pemerintah juga diminta memastikan program yang diberikan benar-benar dapat dirasakan oleh warga yang terdampak.
Setelah Jimi, Kalvin Kalvares melanjutkan orasi. Ia menyoroti kinerja pemerintah dalam menangani bencana di Pulau Flores.
Kalvin secara terbuka menyampaikan kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pemerintah belum mampu memberikan penanganan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“Prabowo Subianto saat ini gagal menangani bencana yang ada di Pulau Flores,” ujar Kalvin.
Ia menjelaskan, kehadiran mahasiswa dan pemuda Flores di Makassar merupakan bentuk protes terhadap negara. Mereka ingin perhatian pemerintah diarahkan kembali kepada masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana.
“Kehadiran kami untuk meminta perhatian pemerintah yang kami nilai gagal mendengar kondisi masyarakat di Nusa Tenggara Timur,” katanya.
Kalvin juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan tanggung jawab secara bersama. Ia menilai pemimpin di daerah tidak boleh hanya menunggu kebijakan dari tingkat nasional.
Menurut dia, kepala daerah perlu melihat langsung kondisi warga. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat dipetakan secara tepat dan kebijakan yang diambil tidak berhenti pada laporan administratif.
“Kami berharap pemerintah Nusa Tenggara Timur dan para bupati memiliki keputusan untuk menolong masyarakat serta melihat kondisi yang terjadi di lapangan,” ucapnya.
Ia mengatakan korban bencana masih membutuhkan bantuan. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi massa untuk terus menyampaikan aspirasi.
“Kami melihat saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah,” katanya.
Kalvin menegaskan, proses pemulihan di Flores belum selesai. Ia meminta pemerintah tidak menganggap persoalan tersebut telah berakhir hanya karena masa tanggap darurat berlalu.
“Pulau Flores hari ini belum pulih daripada luka yang terjadi. Kami sangat merasakan kondisi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur,” ujar dia.
Menurut Kalvin, evaluasi diperlukan untuk mengetahui berbagai kekurangan selama penanganan bencana. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan.
Ia juga meminta pemerintah memastikan hak masyarakat terdampak terpenuhi. Hak tersebut mencakup kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, tempat tinggal, bantuan sosial, serta dukungan terhadap pemulihan kehidupan ekonomi.
Kalvin menilai perhatian terhadap korban tidak boleh bergantung pada seberapa besar pemberitaan media. Ketika sorotan publik mulai berkurang, pemerintah justru harus tetap memastikan warga mendapatkan pendampingan.
Orasi kemudian dilanjutkan Varianus Smaun. Ia membawa isu kebijakan pemerintah yang lebih luas, terutama mengenai efisiensi anggaran.
Varianus mempertanyakan arah penghematan belanja negara ketika sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kebencanaan. Ia meminta pemerintah memastikan kebijakan fiskal tidak mengurangi perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.
“Apa itu efisiensi anggaran? Apakah kemudian efisiensi anggaran hanya untuk mementingkan kepentingan oligarki serta kepentingan tertentu?” kata Varianus.
Ia mempertanyakan dampak kebijakan tersebut terhadap kelompok masyarakat kecil. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan prioritas penggunaan anggaran ketika kebutuhan kemanusiaan masih sangat besar.
“Kita mempertanyakan soal itu, apakah kemudian efisiensi anggaran akan berdampak terhadap masyarakat kecil?” ujarnya.
Varianus menilai pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek strategis. Menurut dia, keselamatan rakyat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam menentukan kebijakan negara.
Ia kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan sejumlah bencana yang terjadi di berbagai daerah Indonesia.
Menurutnya, masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam sistem penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Bencana alam di berbagai daerah sampai dengan hari ini belum diselesaikan secara serius oleh pemerintah Indonesia,” katanya.
Varianus kembali menyoroti kabar mengenai korban yang disebut meninggal dunia ketika berada di tenda pengungsian. Menurut dia, informasi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.
“Apalagi beberapa daerah menemukan warga terdampak bencana di Pulau Flores, bahkan ada yang meninggal di tenda-tenda pengungsian,” ujarnya.
Ia menilai keselamatan manusia harus menjadi indikator utama dalam penanganan bencana. Negara, menurutnya, tidak cukup hadir pada saat musibah terjadi, tetapi harus mendampingi warga sampai kehidupan mereka kembali stabil.
“Ini merupakan gambaran bahwa negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi keadaan seperti itu,” kata Varianus.
Ia juga mempertanyakan pola pengambilan keputusan pemerintah. Kekuasaan, menurut dia, semestinya digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan hanya untuk menjalankan agenda pembangunan tertentu.
“Kekuasaan negara adalah amanah untuk masyarakat. Karena itu, pemerintah harus hadir ketika rakyat menghadapi persoalan,” tuturnya.
Varianus menegaskan mahasiswa akan terus mengawal persoalan yang dialami masyarakat Flores. Demonstrasi tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap daerah asal.
Menurutnya, masyarakat terdampak membutuhkan kepastian mengenai masa depan. Pemerintah diminta tidak membiarkan warga menghadapi persoalan sendirian setelah masa darurat berakhir.
“Kami berpikir bahwa kita harus mengembangkan masyarakat dan memastikan mereka mendapatkan hak-haknya,” ujar Varianus. (Eventius)
