SP3 Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Kutai Barat Dipersoalkan, Kuasa Hukum Adukan Penyidik ke Propam

Selasa, 16 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

KUBAR – Penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan kekerasan seksual anak di Kabupaten Kutai Barat memicu keberatan dari pihak korban. Keputusan tersebut dinilai menimbulkan tanda tanya karena perkara sebelumnya telah berjalan cukup jauh hingga menetapkan seorang tersangka.

Kuasa hukum korban, Adhe Rehatta Tarigan, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan pelanggaran etik penyidik ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Laporan itu diajukan setelah upaya meminta penjelasan kepada penyidik terkait alasan penghentian perkara tidak memperoleh jawaban yang memadai.

Menurut Adhe, dirinya bersama keluarga korban sempat mendatangi Polres Kutai Barat untuk mempertanyakan dasar penerbitan SP3. Namun saat itu penyidik menyampaikan belum dapat memberikan penjelasan karena petugas yang menangani perkara sedang berada di luar daerah.

“Ketika kami datang meminta penjelasan mengenai penghentian perkara, pihak reskrim menyampaikan belum bisa memberikan jawaban dan meminta kami menunggu beberapa hari,” ujar Adhe Rehatta Tarigan, Selasa (16/6/2026).

Setelah tidak mendapatkan kejelasan, pihak korban memutuskan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Adhe mengaku sempat berkonsultasi dengan bagian pengamanan internal di Polda Kalimantan Timur sebelum diarahkan untuk menyampaikan laporan melalui Propam Polri.

Ia menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, terutama karena sebelumnya penyidik telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara tersebut. Menurutnya, penetapan tersangka tentu dilakukan berdasarkan alat bukti yang telah dianggap memenuhi syarat oleh penyidik.

“Kalau seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu ada dasar hukum dan alat bukti yang menjadi pertimbangan. Karena itu kami mempertanyakan alasan penghentian penyidikan yang sampai sekarang belum dijelaskan secara terbuka kepada korban,” katanya.

Adhe mengungkapkan laporan yang disampaikan melalui aplikasi pengaduan online Propam telah mendapatkan respons. Berdasarkan informasi yang diterimanya, laporan tersebut telah diteruskan kepada Polda Kalimantan Timur untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut.

“Pengaduan kami sudah diterima dan diteruskan ke Polda. Kami tinggal menunggu proses pemeriksaan serta tindak lanjut dari laporan yang telah diajukan,” ujarnya.

Selain melaporkan dugaan pelanggaran etik, pihak korban juga mempertimbangkan langkah praperadilan apabila penghentian penyidikan tidak disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kasus yang dipersoalkan bermula dari dugaan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun pada Desember 2022. Dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi sebanyak dua kali di lokasi berbeda. Kejadian itu terungkap setelah korban menceritakan kondisi yang dialaminya kepada teman sekolah. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada guru dan keluarga korban hingga akhirnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum pada 1 Februari 2023.

“Kami ingin mendapatkan kepastian hukum dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. Itu yang menjadi tujuan utama dari langkah yang kami tempuh saat ini,” tegas Adhe.

Berita Terkait

Bantuan Material di Lambaleda Utara Disorot, Yohanes Rumat Minta Penelusuran
10 Paket Pengadaan Setda Manggarai Timur Capai Rp903 Juta, Publik Menanti Transparansi Realisasi
Uskup Larantuka Tolak Proyek Geotermal di Flores Timur dan Lembata, Tegaskan Bumi Bukan untuk Dikorbankan
Dugaan Rokok Bermasalah di NTT Mencuat, Bea Cukai Labuan Bajo Didesak Periksa Jalur Distribusi
Polres Flores Timur Terima Terduga Pelaku Pencurian Ternak Bersama Dua Ekor Sapi
Menempati Hunian Sementara, Warga Bugis Masih Menggantungkan Harapan pada Huntap
Mendagri Terbitkan SK Pemberhentian Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, Darmawangsyah Muin Ditunjuk Jadi Plt ‎
Pengelola Air Terjun Tiwu Pai Minta Legalitas, Potensi Wisata Manggarai Menanti Kepastian ‎

Berita Terkait

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 20:34 WIB

Bantuan Material di Lambaleda Utara Disorot, Yohanes Rumat Minta Penelusuran

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 12:04 WIB

10 Paket Pengadaan Setda Manggarai Timur Capai Rp903 Juta, Publik Menanti Transparansi Realisasi

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 07:44 WIB

Uskup Larantuka Tolak Proyek Geotermal di Flores Timur dan Lembata, Tegaskan Bumi Bukan untuk Dikorbankan

Jumat, 16 Oktober 2026 - 02:17 WIB

Polres Flores Timur Terima Terduga Pelaku Pencurian Ternak Bersama Dua Ekor Sapi

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:34 WIB

Menempati Hunian Sementara, Warga Bugis Masih Menggantungkan Harapan pada Huntap

Berita Terbaru